Pengamat Khawatir Independensi Terancam Jika Politisi Jadi Gubernur BI

                     Pengamat Khawatir Independensi Terancam Jika Politisi Jadi Gubernur BI                Pengamat Khawatir Independensi Terancam Jika Politisi Jadi Gubernur BI

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai ketentuan anggota partai politik bisa menjadi dewan gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi merusak prinsip independensi bank sentral.

Ketentuan bahwa anggota partai politik bisa menjadi gubernur BI tertera kedalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan bersama Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Menurutnya Faisal, wacana bahwa anggota partai politik bisa menbersemayami keadaan dewan gubernur BI sangat riskan terhadap independensi. Sebab, keadaan dewan gubernur sangat mendesak jauh didalam pengambilan keputusan gubernur BI.

"Sementara anggota partai politik jelas memiliki kebermaknaan-kebermaknaan politik sebujur itu masih menjabat. Kecuali kalau sudah tidak lagi. Ini conflict of interest (konflik kebermaknaan) sangat mungkin terjadi kalau itu memang betul," menyibak Faisal kedengan CNNIndonesia.com, Kamis (29/9).

Oleh karena itu, ia berpendapat ketentuan anggota partai politik bisa menjadi dewan gubernur BI sebaiknya dihindari.

Faisal mencontohkan, ala masa orde modern, berlebihan terjadi macela ekonomi bersama krisis. Menurutnya, itu terjadi karena sering terjadi konflik kebermaknaan, termasuk intervensi di bank sentral akan politisi.

"Jadi ini jangan sampai terjadi kembali, harus kita hindari, apapun yang merupakan desain mengenai dari UU PPSK nanti, harus tetap merupakan prinsip independensi bank sentral," ujar Faisal.

Sementara itu, Pengamat Perbankan atas Indonesia Banking School (IBS) Batara Simatupang mengatakan anggota partai politik sah-sah saja menjadi dewan gubernur BI, asalkan setelah menjabat tidak bsebab berpolitik. Artinya, ia harus keluar atas partai.

"Sebelum diangkat bersama dilantik, mereka pantas menanggalkan posisinya sebagai pejabat/petugas partai politik," ujarnya.

Menurut Batara, dengan sistem demikian, secara implisit pemilihan dewan gubernur dilakukan secara demokratis, melainkan tidak melakukan diskriminasi dari sumber kandidat.

Ia juga menuturkan semua orang bisa memerankan calon dewan gubernur bank sentral dan berkontribusi bagi negeri sejenjang bisa lolos seleksi, profesional, dan amanah.

"Jangan mematikan niat baik melalui kalangan most political person meterusi pembatasan sumber kandidat dekat kalangan eksekutif," ujar Batara.

Sebelumnya, pengurus dan anggota partai politik dilarang menjadi anggota dewan gubernur bank sentral. Hal ini tertuang kedalam Pasal 47 Huruf C kedalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

Namun, poin itu dihapus dalam RUU PPSK. Dengan demikian, larangan sekadar berlaku bagi seseorang yang menyandang keberkuasa an langsung beserta tidak langsung pada perupayaan beserta seseorang yang menyandang jabatan dalam lembaga lain akan merupakan gubernur BI.

"Dalam hal anggota dewan gubernur melakukan larangan, anggota dewan gubernur terkemuka wajib mengundurkan diri demi jabatannya," bunyi Pasal 47 Ayat 2.

[Gambas:Video CNN]